Presiden Prabowo Subianto menyuarakan keprihatinan mendalam terkait fenomena paradoks di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan angka positif justru diiringi dengan peningkatan angka kemiskinan. Ia secara tegas menyatakan bahwa situasi ini mengindikasikan adanya kesalahan mendasar dalam sistem ekonomi yang dijalankan bangsa. Menurut Prabowo, jika tren ini terus berlanjut, mimpi Indonesia untuk mencapai kemakmuran yang hakiki akan terancam pupus. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027.
"Kita harus melihat fakta dengan jujur. Jika kita terus mempertahankan sistem seperti ini untuk bertahun-tahun ke depan, saya sangat yakin bahwa mustahil bagi kita untuk menjadi bangsa yang makmur. Tanpa kemakmuran, kita tidak akan mampu menjaga kedaulatan bangsa kita," ujar Presiden Prabowo dalam forum Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu, 20 Mei 2026.
Presiden Prabowo menekankan bahwa kemakmuran bukanlah sekadar tujuan ekonomi semata, melainkan sebuah syarat fundamental bagi Indonesia untuk dapat mempertahankan dan memperkuat kedaulatannya. Ia memberikan peringatan keras bahwa kegagalan dalam mencapai kemakmuran akan menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang ketakutan yang merusak. Ketakutan tersebut, lanjutnya, akan merayap dalam berbagai aspek, mulai dari kecemasan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat yang berpotensi melemahkan ekonomi nasional, hingga kekhawatiran akan ketersediaan energi yang menjadi tulang punggung pembangunan.
"Kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Takut akan nilai tukar dolar, takut akan kekurangan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), takut akan berbagai hal lainnya. Kita akan menjadi bangsa yang selalu dihantui ketakutan, bahkan para elitnya pun akan merasakan ketakutan, padahal kita dianugerahi begitu banyak karunia alam dan potensi bangsa," ungkap Presiden Prabowo dengan nada prihatin.
Presiden Prabowo kemudian merinci data ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata sekitar 5% per tahun selama tujuh tahun terakhir. Jika diakumulasikan, pertumbuhan ini mencapai sekitar 35%. Secara logika, pertumbuhan ekonomi sebesar ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bertambahnya kelas menengah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu peningkatan jumlah masyarakat miskin dan penyusutan kelas menengah.
"Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat kenyataannya. Pertumbuhan ekonomi kita selama tujuh tahun terakhir memang terbilang baik, rata-rata 5% setiap tahunnya. Jika kita kalikan selama tujuh tahun, maka total pertumbuhan kita adalah 35%. Seharusnya, dengan pertumbuhan sebesar itu, kita menjadi lebih kaya sebanyak 35%. Namun, apa yang sebenarnya terjadi?" Presiden Prabowo mengajukan pertanyaan retoris kepada para hadirin.
Ia mengaku terkejut dan terguncang ketika menerima dan mencerna berbagai data ekonomi yang masuk beberapa minggu setelah dirinya resmi menjabat sebagai Presiden. Prabowo bahkan menggambarkan perasaannya saat itu seperti "dipukul di ulu hati" melihat kondisi riil yang dihadapi bangsa, yang tidak sesuai dengan gambaran pertumbuhan ekonomi yang seringkali disajikan. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada yang fundamental yang salah dengan arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini.
