Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengkritik lambatnya birokrasi dan proses perizinan usaha di Indonesia, menyoroti bahwa hal ini menghambat iklim bisnis yang sehat dan membebani pelaku usaha. Dalam pidatonya di sidang Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Prabowo membandingkan kondisi di Indonesia dengan Malaysia, di mana proses perizinan di negara tetangga tersebut dapat diselesaikan dalam dua minggu, sementara di Indonesia bisa memakan waktu dua tahun. Ia menyatakan kekecewaannya dengan menyebut situasi ini "memalukan".
Prabowo mengidentifikasi akar masalahnya terletak pada instruksi pemerintah pusat yang seringkali diolah kembali di tingkat birokrasi bawah menjadi berbagai aturan tambahan. Banyak birokrat, menurutnya, menciptakan peraturan teknis dan rekomendasi baru yang justru memperpanjang dan mempersulit proses perizinan. "Jangan banyak inisiatif, sudah perintah Presiden, menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu," tegasnya. Ia menekankan bahwa praktik seperti ini menghambat efisiensi dan inovasi dalam dunia usaha.
Menyadari potensi resistensi dari birokrasi yang sudah lama menjabat, Prabowo mengingatkan para menteri untuk secara aktif menertibkan institusi di bawah mereka. Ia mengingatkan bahwa menteri umumnya memiliki masa jabatan yang lebih singkat (sekitar lima tahun), sementara birokrat memiliki pengalaman yang lebih panjang dan terkadang menggunakan pengalaman tersebut untuk memperlambat proses atau menciptakan hambatan terselubung. "Saya ingatkan ya semua menteri tertibkan birokrasi di bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena itu pengalaman lama. Kau masuk keluar kan 5 tahun, iya kan? Itu kalau nggak di-reshuffle. Mereka itu lama. Ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan jam 17.30 sore, kamu sudah cape. Kamu cape, dia datang minta tanda tangan," ujarnya sebagai ilustrasi taktik birokrasi yang dinilai menghambat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa perbaikan birokrasi adalah kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kompetitif dan menarik investasi. Ia berjanji untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar berpihak pada pelaku usaha, bukan justru memeras atau mengganggu mereka. Reformasi birokrasi yang radikal dan efektif diharapkan dapat menyederhanakan prosedur, mengurangi pungutan liar, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah konkret dalam memangkas regulasi yang tumpang tindih dan memberdayakan pelayanan publik yang efisien menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahannya. Dengan demikian, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan bersaing secara lebih sehat di kancah global.
