Para pengusaha Tiongkok yang tergabung dalam Kamar Dagang China (KADIN China) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait sejumlah kebijakan Pemerintah Indonesia yang dinilai memberatkan iklim usaha. Keluhan ini disampaikan secara langsung dalam pertemuan tertutup dengan tiga menteri Kabinet Indonesia Maju: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa sore, 19 Mei 2026, menjadi ajang bagi para pengusaha Tiongkok untuk menyampaikan secara gamblang tantangan yang mereka hadapi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkonfirmasi adanya keluhan dari para pengusaha Tiongkok tersebut. "Ini kan dengan pengusaha China, barusan. Ya, menangkap masalah-masalah mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan mereka. Dan ya udah, kita dengerin. Kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan," ujar Purbaya usai pertemuan.
Purbaya menjelaskan bahwa keluhan-keluhan tersebut telah dirangkum dan bahkan telah disampaikan melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin krusial yang disoroti dalam surat KADIN China adalah rencana persyaratan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ini mewajibkan penempatan 50% devisa ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun, yang dinilai berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan. Selain itu, pengusaha Tiongkok juga menyuarakan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral dan batu bara (minerba) serta bea keluar, yang dikhawatirkan akan meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pertemuan tersebut secara spesifik membahas berbagai kendala yang dihadapi investor atau pelaku usaha asal Tiongkok, terutama dalam sektor pertambangan dan hilirisasi. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, baik bagi pengusaha maupun pemerintah. "Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi dan Pak Purbaya, Menteri Keuangan dan Pak Dubes mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa aja kendala mereka. Kan kita ingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan," jelas Bahlil.
Para pengusaha Tiongkok juga mengungkapkan keinginan mereka untuk mendapatkan kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilirisasi, seperti bauksit dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan bahan baku tersebut demi kelancaran industri hilirisasi.
Menariknya, Bahlil membantah jika pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari surat keluhan KADIN China kepada Presiden. Ia mengklaim bahwa evaluasi rutin terhadap kendala investasi sudah sering dilakukan, dan komunikasi antara pemerintah dan investor berjalan lancar. "Enggak ada. Saya tidak menganggap itu, saya kan rutin aja kita waktu Menteri Investasi kan suka melakukan evaluasi per 4 bulan, per 6 bulan," terangnya. Pertemuan ini menunjukkan adanya dialog berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan investor asing untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
