Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 menunjukkan tren perbaikan yang signifikan, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Keuangan. Defisit tercatat sebesar Rp 164,4 triliun, atau setara dengan 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini merupakan perbaikan yang cukup menggembirakan dibandingkan posisi bulan Maret 2026, di mana defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Meskipun demikian, kondisi defisit ini masih berada di bawah pencapaian April tahun sebelumnya, yang mana pada periode tersebut, APBN masih mencatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa perbaikan defisit ini mulai terlihat seiring dengan peningkatan penerimaan negara yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. "Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB," ungkap Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pendapatan negara hingga bulan April 2026 tercatat sebesar Rp 918,4 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,3 persen secara tahunan. Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 1.082,8 triliun, mengalami kenaikan sebesar 34,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Purbaya menekankan bahwa kondisi ini mengindikasikan bahwa APBN masih bersifat ekspansif guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, namun dengan defisit yang tetap terkendali.
"Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp 28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh," ujar Purbaya optimis.
Peningkatan penerimaan negara ini terutama ditopang oleh sektor perpajakan. Hingga April 2026, penerimaan perpajakan mencapai Rp 746,9 triliun, tumbuh sebesar 13,7 persen. Dari total tersebut, penerimaan pajak saja mencapai Rp 646,3 triliun, yang meningkat sebesar 16,1 persen. Kinerja ini merupakan pembalikan yang signifikan jika dibandingkan dengan April tahun lalu, di mana pertumbuhan pajak masih terkontraksi sebesar 10,8 persen. Pemerintah optimis bahwa tren positif penerimaan pajak akan terus menguat hingga akhir tahun.
Selain pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turut berkontribusi dengan pertumbuhan sebesar 11,6 persen, mencapai Rp 171,3 triliun. Kenaikan PNBP ini didorong oleh penerimaan dari sumber daya alam serta layanan yang diberikan oleh kementerian/lembaga. "Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun," tambah Purbaya.
Pemerintah juga terus memastikan percepatan realisasi belanja tetap berjalan lancar. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 826 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 51,1 persen. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp 256,8 triliun. Purbaya menegaskan bahwa surplus keseimbangan primer bukan berarti pemerintah menahan pengeluaran negara. Sebaliknya, belanja tetap digenjot untuk menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak melambat.
"Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi," tegasnya. Ia menambahkan, peran APBN dalam total aktivitas ekonomi nasional masih di bawah 10 persen. Sebagian besar, yaitu lebih dari 90 persen pergerakan ekonomi, tetap berasal dari sektor swasta dan konsumsi masyarakat.
