Rumor mengenai pembentukan badan khusus yang akan mengatur ekspor komoditas strategis Indonesia telah menciptakan gelombang kekhawatiran di pasar saham pada perdagangan Selasa, 19 Mei 2026. Isu ini muncul menyusul kabar bahwa pemerintah berencana untuk mengendalikan ekspor sejumlah komoditas vital, seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan mineral logam, melalui sebuah lembaga negara baru. Pembentukan badan ini diduga bertujuan untuk memperkuat devisa negara dan mengoptimalkan potensi ekspor nasional.
Meskipun sentimen negatif ini berdampak langsung pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup melemah 3,46 persen ke level 6.370,68, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memilih untuk tidak memberikan komentar rinci mengenai rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa publik perlu menunggu pembahasan resmi yang akan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kita tunggu besok. Besok bicara mengenai kondisi ekonomi di DPR RI," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (19/5/2026).
Kepala Riset Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, menjelaskan bahwa kekhawatiran pasar didasarkan pada potensi kebijakan tersebut untuk memengaruhi harga jual komoditas dan margin keuntungan perusahaan. Saham-saham dari sektor bahan baku, energi, dan transportasi menjadi yang paling terdampak oleh sentimen negatif ini. Investor menilai bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga dan kuota ekspor dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam beroperasi dan mencapai target profitabilitas.
Di sisi lain, Airlangga Hartarto membenarkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat devisa negara dan mendorong ekspor nasional. Ia menyatakan bahwa kebijakan yang sedang disiapkan bertujuan untuk mengoptimalkan komoditas-komoditas unggulan Indonesia agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Pernyataan ini mengindikasikan adanya keseriusan pemerintah dalam mencari solusi untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.
Menyinggung mengenai tekanan terhadap nilai tukar rupiah, Airlangga mengaitkannya dengan kombinasi faktor global dan tingginya kebutuhan dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Ia merinci bahwa permintaan dolar AS cenderung meningkat selama periode ibadah haji dan pada saat perusahaan melakukan pembayaran dividen. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga turut memperbesar tekanan terhadap rupiah, karena Indonesia masih mengimpor minyak dan produk turunannya. "Jadi memang permintaannya sedang tinggi. Ditambah harga minyak masih naik, sehingga faktor eksternalnya sangat kuat," jelasnya.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari sisi domestik maupun eksternal, Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme bahwa kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah dapat membaik pada semester kedua tahun ini. Ia berharap bahwa langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, termasuk kemungkinan pembentukan badan ekspor khusus, akan memberikan dampak positif dan memulihkan kepercayaan pasar. "Mudah-mudahan semester II bisa lebih baik lagi," pungkasnya. Sumber berita ini adalah Antara.
