Perum Bulog mengusulkan penambahan penyaluran beras ke pasar umum, termasuk untuk tunjangan beras atau natura bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Usulan ini disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR. Rizal menyatakan bahwa penambahan penyaluran ini didasari oleh stok beras yang melimpah saat ini. Ia mengusulkan penambahan dua saluran utama: pertama, melalui pasar umum dengan alokasi sebesar 4,3 juta ton; dan kedua, melalui pasar khusus dengan alokasi 1,3 juta ton.
Secara rinci, untuk pasar umum, Bulog mengusulkan agar dua juta ton dari total 4,3 juta ton dialokasikan untuk kebutuhan ASN, TNI, dan Polri dalam bentuk natura per tahun. Selain itu, Bulog juga mengusulkan penyaluran beras sebesar 1,5 juta ton per tahun sebagai bahan baku dalam program makan bergizi gratis (MBG). Hingga saat ini, Bulog telah menyalurkan satu juta ton untuk program MBG.
Sementara itu, untuk pasar khusus, Rizal menyarankan penambahan penyaluran bantuan pangan sebanyak empat alokasi, yang totalnya mencapai 1,3 juta ton. Dengan penambahan ini, total penyaluran bantuan pangan pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 1,9 juta ton. Penyaluran bantuan pangan ini direncanakan berlangsung dari Agustus hingga November 2026, menyasar 33,5 juta penerima bantuan pangan, menggunakan data alokasi Februari 2026.
Pada kesempatan yang sama, Rizal juga melaporkan realisasi penyaluran beras yang telah dilakukan Bulog. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tercatat sebesar 235.815 ton, bantuan pangan sebesar 216.808 ton, penanggulangan bencana alam atau keadaan darurat sebanyak 11.295 ton, dan golongan anggaran sebesar 29.064 ton. Untuk program MBG, telah tersalurkan satu juta ton, sementara untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebesar 233 ton.
Usulan agar ASN, TNI, dan Polri kembali mendapatkan jatah tunjangan beras atau natura ini merupakan bagian dari strategi Bulog untuk mempercepat penyerapan dan distribusi beras guna menjaga stabilitas harga di pasar. Rizal mengingatkan bahwa kebijakan serupa pernah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya. Dalam usulan terbaru ini, ASN, TNI, dan Polri akan menerima beras jenis medium. Rizal berharap usulan ini mendapat persetujuan, mengingat stok beras Bulog yang melimpah saat ini. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah agar beras Bulog dapat tersalurkan dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk para abdi negara.
