Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Maret 2026 mencapai US$ 433,4 miliar, atau setara dengan Rp 7.669 triliun dengan kurs Rp 17.695 per dolar AS. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis sebesar 0,8% dibandingkan posisi Desember 2025 yang tercatat sebesar US$ 431,7 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pertumbuhan ULN pada triwulan I-2026 ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2025 yang mencapai 1,9%.
Meskipun terjadi kenaikan nominal, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru menunjukkan penurunan. Pada triwulan I-2026, rasio ini tercatat sebesar 29,5%, turun dari 30% pada triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui pertumbuhan utang luar negeri. Struktur ULN Indonesia sendiri masih didominasi oleh utang jangka panjang, yang mencakup 85,4% dari total ULN.
Lebih lanjut, data BI merinci bahwa ULN pemerintah pada triwulan I-2026 mencapai US$ 214,7 miliar. Pertumbuhan tahunan (year-on-year/yoy) ULN pemerintah tercatat sebesar 3,8%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,5% pada triwulan IV-2025. Pertumbuhan yang melambat ini dipengaruhi oleh masuknya aliran modal asing melalui Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. BI menegaskan bahwa pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan fokus pada pembiayaan belanja prioritas dan pemanfaatan momentum pertumbuhan ekonomi.
Pemanfaatan ULN pemerintah mencakup berbagai sektor strategis. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi penerima terbesar dengan porsi 22,1% dari total ULN pemerintah. Diikuti oleh Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,5%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Mayoritas ULN pemerintah, tepatnya 99,99%, merupakan utang jangka panjang.
Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan pada triwulan I-2026 menjadi US$ 191,4 miliar dari US$ 194,2 miliar pada triwulan IV-2025. Penurunan ini terjadi pada kelompok lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,6% (yoy), serta perusahaan non-lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,3% (yoy). Sektor-sektor penerima ULN swasta terbesar adalah Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, yang secara kumulatif mencapai 80,4% dari total ULN swasta. Sebagian besar ULN swasta, yaitu 76,6%, juga didominasi oleh utang jangka panjang.
Untuk memastikan kesehatan struktur ULN, BI berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri. Peran ULN akan terus dioptimalkan sebagai penopang pembiayaan pembangunan dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, seraya meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.
