Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melaporkan pencapaian gemilang dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tanggal 17 Mei 2026. Hingga pertengahan Mei, dana KUR yang telah tersalurkan mencapai Rp 105,8 triliun. Angka ini merepresentasikan 35,8% dari total target penyaluran KUR tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 295 triliun. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Tidak hanya dari sisi nilai, jumlah debitur yang berhasil menerima manfaat KUR juga sangat signifikan. Total tercatat sebanyak 1.695.528 debitur telah mendapatkan KUR. Angka ini terbagi menjadi dua kategori utama: debitur graduasi yang telah berhasil meningkatkan skala usahanya dan berhasil melunasi pinjaman sebelumnya, serta debitur baru yang baru pertama kali mengakses fasilitas pembiayaan ini. Deur graduasi berjumlah 511.208, sementara debitur baru mencapai 1.147.082. Menteri Maman Abdurrahman menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 18 Mei 2026. Beliau menekankan bahwa penyaluran KUR sangat terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan subsidi yang dialokasikan pemerintah.
Lebih lanjut, data menunjukkan tren positif pada penyaluran KUR ke sektor produksi. Hingga 17 Mei 2026, tercatat Rp 67,2 triliun telah disalurkan ke sektor produksi. Angka ini setara dengan 63,57% dari target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar 65%. Menteri Maman mengungkapkan bahwa target sektor produksi tahun ini mengalami peningkatan sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60%. "Dan ini bagi kami adalah motivasi dan dorongan untuk kita semua. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 63,5%," ujar beliau dengan optimisme. Peningkatan penyaluran ke sektor produksi ini menjadi indikator penting bahwa KUR semakin efektif dalam mendorong UMKM untuk bergerak di bidang yang menghasilkan barang dan jasa, bukan hanya sekadar perdagangan.
Selain fokus pada akses pembiayaan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kemudahan administrasi dan legalitas bagi UMKM. Menteri Maman melaporkan bahwa saat ini sebanyak 15,6 juta UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sebuah identitas tunggal yang memudahkan berbagai urusan legalitas usaha. Selanjutnya, 3,7 juta UMKM telah berhasil mengantongi sertifikasi halal, yang sangat penting untuk menembus pasar yang lebih luas. Sementara itu, 628 ribu UMKM telah memiliki izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT), menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan standar produk UMKM, khususnya yang bergerak di sektor pangan.
Di sisi lain, Menteri Maman juga memperkenalkan program inovatif yang disebut "Sapa UMKM". Program ini merupakan platform layanan terpadu yang dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Melalui satu aplikasi, UMKM dapat melakukan verifikasi usaha, mengajukan permodalan, mengurus sertifikasi, melakukan pembukuan digital, hingga transaksi digital. Saat ini, program Sapa UMKM tengah memasuki tahap uji coba yang telah dilakukan di tiga kota besar: Bandung, Makassar, dan Bali. Hasil uji coba dilaporkan cukup positif, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Menteri Maman optimis bahwa penyempurnaan ini akan segera dilakukan demi peluncuran yang lebih matang.
