Pemerintah Indonesia telah mengumumkan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat yang dilakukan secara terukur, sebagai respons terhadap tekanan kenaikan harga energi global yang dipicu oleh konflik geopolitik. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan krusial antara keberlanjutan industri penerbangan nasional dan daya beli masyarakat yang terdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan pemahaman pemerintah terhadap kekhawatiran publik mengenai potensi kenaikan harga tiket menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah.
"Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat," ujar AHY di Jakarta, Minggu (17/5/2026). Ia menekankan bahwa tekanan geopolitik global memiliki dampak langsung pada berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi udara, yang pada gilirannya meningkatkan biaya operasional maskapai akibat lonjakan harga energi dunia.
Sebagai Menko yang bertanggung jawab atas Kementerian Perhubungan, AHY mengakui bahwa penyesuaian tarif penerbangan bukanlah keputusan yang sederhana. Pemerintah dihadapkan pada tugas untuk menyeimbangkan kelangsungan industri penerbangan dengan kondisi ekonomi masyarakat. "Oleh karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil," jelasnya.
Saat ini, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan terus menggodok berbagai opsi kebijakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyesuaian tarif tetap berada dalam batas yang wajar dan terukur. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan maskapai penerbangan untuk mencari solusi guna menghadapi peningkatan biaya operasional yang disebabkan oleh lonjakan harga energi global. AHY mengungkapkan harapannya agar situasi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, segera membaik. Ia meyakini perbaikan situasi tersebut akan berangsur-angsur meredakan tekanan pada harga energi dan sektor penerbangan. "Karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan dan menjadi atensi kita semuanya, kita juga berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu," tegas AHY.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan telah mengambil langkah konkret dengan menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara. Penyesuaian ini merupakan respons terhadap fluktuasi harga avtur dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif penerbangan bagi konsumen. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam regulasi. "Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Lukman dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (16/5).
Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan sebagai dampak fluktuasi bahan bakar terhadap tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Dalam aturan tersebut, besaran fuel surcharge ditentukan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan. "Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Lukman. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi penopang keberlanjutan industri penerbangan nasional, sembari tetap memastikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.
