Indonesia tengah menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang signifikan, tercermin dari lonjakan klaim pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Fenomena PHK ini menjadi faktor utama di balik peningkatan pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, demikian diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono.
Data hingga Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan klaim JHT sebesar 14,1% secara tahunan (year on year/yoy), mencapai nilai Rp 1,85 triliun. Kenaikan ini didorong oleh semakin banyaknya pekerja yang terpaksa mencairkan dana JHT mereka akibat kehilangan pekerjaan. Namun, lonjakan yang lebih mengkhawatirkan terjadi pada program JKP, yang mengalami peningkatan klaim hingga 91% secara tahunan.
Peningkatan signifikan pada klaim JKP ini tidak hanya disebabkan oleh angka pengangguran yang terus bertambah, tetapi juga oleh adanya perubahan regulasi yang mempermudah akses pencairan manfaat bagi para pekerja. Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 turut berkontribusi pada lonjakan tersebut. "Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91% secara yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam PP 6/2025," ujarnya.
Menyikapi tren kenaikan klaim yang terus berlanjut ini, OJK menekankan pentingnya pengelolaan program jaminan sosial yang lebih prudent dan adaptif. Tujuannya adalah untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial tetap terjaga dalam jangka panjang, sekaligus memastikan keberlanjutan pembayaran manfaat bagi para peserta. Selain itu, OJK juga mendorong dilakukannya evaluasi berkala terhadap desain program serta manfaat yang diberikan. Evaluasi ini penting agar program jaminan sosial tetap relevan dan sesuai dengan kondisi ekonomi terkini serta profil risiko peserta yang dinamis.
Melalui langkah-langkah evaluasi yang komprehensif ini, OJK berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat senantiasa menjaga keseimbangan yang optimal. Keseimbangan ini mencakup perlindungan yang memadai bagi pekerja yang terdampak PHK, sekaligus menjaga kesehatan finansial dana jaminan sosial agar tetap stabil dan berkelanjutan untuk masa depan. Dengan demikian, industri jasa keuangan secara keseluruhan diharapkan mampu mempertahankan stabilitas kinerjanya di tengah berbagai dinamika ekonomi yang terjadi. Penjagaan keseimbangan ini menjadi krusial demi terwujudnya sistem jaminan sosial yang kuat dan andal bagi seluruh pekerja di Indonesia.
