Nilai tukar Rupiah terus anjlok, menyentuh kisaran Rp 17.500 per Dolar AS. Angka ini jauh melampaui target dalam APBN 2026 yang dipatok Rp 16.500. Melemahnya Rupiah berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, memaparkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah untuk mendorong penguatan Rupiah.
Pertama, menjaga kredibilitas fiskal dan APBN sangat krusial. Pemerintah perlu meyakinkan pasar bahwa defisit anggaran tetap terkendali. Pemulihan kepercayaan pasar akan mendorong investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga menyeimbangkan pasokan Dolar AS dan menstabilkan nilai tukar. Ronny menekankan sensitivitas pasar keuangan terhadap persepsi, di mana satu pernyataan pejabat saja dapat mempercepat pelemahan Rupiah.
Kedua, pemerintah harus menggenjot sektor ekspor dan memaksimalkan devisa hasil ekspor (DHE). Kebijakan DHE yang baru perlu dioptimalkan untuk memperkuat suplai Dolar AS di dalam negeri. Dengan demikian, permintaan Dolar AS yang tinggi dapat ditekan.
Ketiga, dalam jangka panjang, pemerintah perlu mempercepat hilirisasi industri dan substitusi impor. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap barang-barang impor, yang seringkali berdenominasi Dolar AS.
Terkait potensi Rupiah kembali ke level Rp 16.500, Ronny berpendapat secara teori hal tersebut mungkin terjadi. Namun, penguatan Rupiah sangat bergantung pada dinamika global, terutama kebijakan suku bunga The Fed dan tensi geopolitik dunia. Jika tekanan eksternal mereda dan arus modal asing kembali mengalir ke negara berkembang seperti Indonesia, peluang tersebut tetap terbuka. Meski demikian, pemerintah dan pasar perlu realistis menghadapi volatilitas global yang kini jauh lebih tinggi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa dalam jangka pendek, Bank Indonesia perlu aktif menjaga pasar valas untuk mencegah pelemahan yang tajam dan kepanikan. Namun, untuk menguatkan Rupiah, diperlukan upaya yang lebih besar.
Hal terpenting adalah menjaga kepercayaan pasar. Anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) harus menunjukkan kekompakan dalam kebijakan dan komunikasi yang efektif. Rendy menegaskan bahwa intervensi saja tidak cukup, melainkan kepercayaan pasar yang solid, di mana pemerintah, BI, dan otoritas keuangan berbicara dalam satu suara. Ketidakselarasan komunikasi atau perubahan kebijakan yang mendadak dapat memperburuk tekanan terhadap Rupiah.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku, energi, dan aliran modal asing membuatnya rentan terhadap gejolak global. Oleh karena itu, Indonesia perlu bertransformasi dengan memperkuat industri dalam negeri untuk memproduksi komoditas sehari-hari dan produk ekspor. Sektor-sektor seperti farmasi, kimia dasar, dan komponen industri yang selama ini menyumbang porsi impor terbesar perlu menjadi prioritas.
Selain itu, kepastian kebijakan dari pemerintah sangatlah vital. Investor dapat menerima aturan yang ketat asalkan jelas dan konsisten. Perubahan kebijakan yang mendadak dan sulit diprediksi menjadi hambatan utama bagi masuknya investasi.
