Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi dan perilaku keuangan masyarakat, terutama generasi muda. Pada 2025, pengguna internet di Indonesia mencapai 229,4 juta, mendorong pertumbuhan e-commerce yang didominasi generasi muda. Seiring itu, pinjaman daring melonjak, menembus Rp 100 triliun per Maret 2026. Kemudahan akses keuangan digital meningkatkan inklusi, namun juga berisiko jebakan utang jika literasi keuangan minim. Rasio wanprestasi pinjaman daring di atas 90 hari mencapai 4,52% per Maret 2026, meningkat dari 2,77% setahun sebelumnya. Mayoritas kredit bermasalah berasal dari usia 19-34 tahun (48,65%), mengindikasikan tantangan finansial bagi generasi Z dan milenial.
Fenomena ini bukan sekadar gagal bayar, melainkan alarm perubahan perilaku keuangan digital akibat budaya konsumsi instan, tekanan media sosial, dan kemudahan akses pembiayaan. Generasi muda, terbiasa dengan layanan serba cepat, memandang utang melalui layanan buy now pay later (BNPL) dan pinjaman daring sebagai bagian gaya hidup, bukan instrumen yang memerlukan pertimbangan matang. Padahal, banyak pekerja muda memiliki ketahanan finansial rendah akibat sektor informal atau kontrak. Tekanan gaya hidup media sosial mendorong konsumsi impulsif yang dibiayai pinjaman, memperburuk kerentanan finansial.
Penyelesaian masalah pinjaman daring memerlukan mitigasi menyeluruh, bukan hanya penindakan platform ilegal atau penagihan. Perubahan budaya keuangan digital adalah kunci. Pertama, penguatan literasi keuangan sejak dini menjadi prioritas. Tingkat literasi keuangan pelajar masih rendah (61,76% vs 66,46% nasional). Edukasi perlu diperluas mencakup utang produktif-konsumtif, bunga majemuk, risiko gagal bayar, skor kredit, serta dampak sosial-psikologis utang. Pendekatan harus relevan dengan kehidupan digital generasi muda, membahas fenomena paylater, pinjaman online, impulsive buying, dan pengaruh media sosial.
Kedua, membangun budaya menabung dan ketahanan finansial sejak dini melalui program tabungan pelajar dan edukasi pengelolaan uang saku. Menabung bukan hanya menyisihkan uang, tapi membangun disiplin dan menunda kepuasan instan demi masa depan. Ketiga, industri pinjaman daring perlu memperkuat prinsip responsible lending. OJK telah memperbarui aturan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025. Calon penerima dana wajib berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, berpenghasilan minimal Rp 3 juta per bulan, dan menggunakan gawai pribadi. Penilaian kelayakan dan kemampuan bayar, termasuk perbandingan cicilan dengan penghasilan (maksimal 40% di 2025, 30% di 2026), serta batasan menerima dana dari maksimal tiga penyelenggara, menjadi kewajiban.
Keempat, penguatan perlindungan konsumen digital sangat penting. Pendekatan edukatif mengenai risiko pinjaman, simulasi cicilan, dan transparansi biaya perlu diperkuat bagi pengguna pertama layanan keuangan digital. Pengawasan praktik penagihan, penggunaan data pribadi, dan transparansi kontrak digital juga harus ditingkatkan. Kelima, diperlukan perubahan narasi sosial mengenai makna kesuksesan finansial. Konsumsi yang sering disimbolkan media sosial bukan tolok ukur keberhasilan. Kesehatan finansial dibangun dari kebiasaan sederhana seperti bersyukur, dana darurat, menabung disiplin, mengelola utang bijak, dan hidup sesuai kemampuan.
Pembiayaan digital penting untuk akses, namun harus dijaga agar tidak menjadi jebakan utang. Generasi muda Indonesia memiliki potensi besar, adaptif, kreatif, dan menjadi motor ekonomi digital. Meningkatnya kredit bermasalah harus menjadi momentum memperkuat literasi keuangan, membangun budaya pengelolaan keuangan sehat, dan memperkuat tata kelola ekosistem keuangan digital nasional. Tanpa itu, kita berisiko memiliki generasi yang terkoneksi digital namun rapuh finansial. (eds/eds)
