Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik akan segera direvisi. Revisi ini menjadi langkah krusial pemerintah untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha dalam negeri, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Salah satu poin utama yang ditekankan dalam revisi Permendag ini adalah kewajiban platform e-commerce untuk menerapkan transparansi penuh terkait pengenaan biaya yang dibebankan kepada penjual atau seller. Hal ini mencakup seluruh jenis biaya, termasuk biaya administrasi, yang sebelumnya kerap menjadi sorotan karena dianggap kurang jelas dan memberatkan bagi para pedagang. Melalui revisi ini, platform e-commerce diwajibkan untuk menyediakan informasi yang gamblang mengenai setiap biaya yang dikenakan, termasuk rinciannya, dan harus disertai dengan perjanjian yang dapat diunduh oleh penjual. Tujuannya adalah agar penjual memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi finansial dari setiap layanan yang mereka gunakan di platform tersebut.
Selain transparansi biaya, revisi Permendag 31/2023 juga akan memberikan penekanan kuat pada promosi produk-produk dalam negeri. Platform e-commerce diharapkan dapat memprioritaskan penayangan dan promosi produk lokal, terutama yang berasal dari UMKM. Langkah ini diambil untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memberikan daya saing yang lebih besar bagi produk-produk Indonesia di pasar digital. Dengan semakin maraknya produk impor yang membanjiri platform e-commerce, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan memberikan ruang lebih luas bagi produk-produk lokal untuk menjangkau konsumen.
Aspek lain yang akan diperketat adalah mekanisme penanganan keluhan atau komplain. Platform e-commerce akan diwajibkan untuk menyediakan layanan aduan yang efektif dan memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas, atau Service Level Agreement (SLA) yang terukur. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen maupun penjual. Apabila terjadi permasalahan, konsumen dan penjual dapat mengandalkan proses penyelesaian aduan yang transparan dan tepat waktu. Dengan adanya SLA yang jelas, platform tidak lagi bisa menunda-nunda penyelesaian masalah, sehingga kepercayaan konsumen dan penjual terhadap platform akan meningkat.
Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, menegaskan bahwa fokus utama dalam revisi ini bukan pada pengaturan besaran biaya admin secara spesifik, melainkan pada aspek transparansi dan persetujuan pedagang. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa hubungan antara penjual dan platform e-commerce merupakan hubungan business-to-business (B2B) yang seharusnya didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, platform wajib menyampaikan informasi mengenai setiap biaya yang dikenakan secara transparan, termasuk perubahan biaya, dan harus mendapatkan persetujuan dari pedagang melalui perjanjian tertulis atau kontrak elektronik.
Proses revisi Permendag 31/2023 ini dilaporkan telah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat, bahkan diharapkan selesai pada minggu depan jika tidak ada hambatan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan menjaga kompetisi yang sehat antar platform e-commerce, sembari memastikan terciptanya lingkungan perdagangan digital yang lebih kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
