Rencana pemerintah untuk melakukan konversi energi nasional dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) disambut positif, khususnya oleh wilayah penghasil gas seperti Pulau Madura. Kebijakan ini dinilai tidak hanya strategis untuk penguatan ketahanan energi nasional dan pengurangan ketergantungan impor LPG, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan antara pusat konsumsi energi dan daerah penghasil sumber daya gas.
Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, menyambut baik rencana pemerintah ini. Menurutnya, konversi LPG ke CNG bukan sekadar langkah efisiensi energi, melainkan sebuah momentum keadilan ekonomi bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi sumber produksi energi namun belum merasakan manfaat ekonomi secara optimal. "Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan," ujar Gus Lilur.
Selama puluhan tahun, Madura dikenal memiliki potensi gas alam yang besar. Namun, manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal masih terbatas. Konversi energi nasional ini diharapkan menjadi titik balik untuk menempatkan Madura tidak hanya sebagai daerah eksploitasi sumber daya, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis energi gas. Gus Lilur optimis bahwa perubahan orientasi energi menuju CNG akan membuka rantai ekonomi baru dari sektor hulu hingga hilir, termasuk pembangunan infrastruktur distribusi gas, pengembangan industri turunan energi, hingga penciptaan lapangan kerja lokal. "Jika kebijakan ini dijalankan serius, Madura sangat layak menjadi pusat ekosistem CNG nasional. Infrastruktur energi bisa tumbuh, investasi masuk, dan masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton," tambahnya.
Selain aspek ekonomi, Gus Lilur juga menyoroti dimensi sosial dari kebijakan energi ini. Ia menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan di daerah penghasil sumber daya, sehingga kesenjangan antara wilayah produksi dan konsumsi energi dapat diminimalisir. Ia menilai pemerintah memiliki momentum politik dan ekonomi yang kuat untuk melakukan transformasi ini, sejalan dengan dorongan global menuju energi yang lebih bersih dan efisien. "Konversi energi bukan hanya perubahan bahan bakar. Ini kesempatan membangun peradaban ekonomi baru di daerah. Madura memiliki sejarah panjang sebagai penyumbang energi, dan sudah saatnya menjadi pusat pertumbuhan," tegasnya.
Gus Lilur berharap pemerintah pusat dapat melibatkan pelaku usaha lokal, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengembangan ekosistem gas nasional. Hal ini penting agar kebijakan konversi energi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan bahwa keberhasilan konversi LPG ke CNG akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi investasi yang mendukung, serta keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil energi. Tanpa pendekatan yang komprehensif, peluang pemerataan ekonomi dikhawatirkan tidak akan tercapai secara optimal.
Dengan potensi cadangan gas yang melimpah dan posisi geografisnya yang strategis, Madura dinilai memiliki modal awal yang kuat untuk menjadi simpul baru dalam pengembangan energi gas nasional. Rencana konversi energi pemerintah ini menjadi momentum strategis untuk mempercepat lahirnya pusat ekosistem gas baru di Indonesia, yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian energi nasional dan meningkatkan efisiensi distribusi, sekaligus menekan beban subsidi energi.
