Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda kenaikan tarif royalti dan bea keluar (BK) sektor mineral. Keputusan ini diambil setelah pertemuan di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (13/5/2026). Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari para pengusaha dan melakukan pengkajian lebih lanjut demi terciptanya hasil yang positif bagi semua pihak. Anggia menekankan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan ganda, yaitu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga iklim berusaha yang kondusif.
Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor. Penundaan kenaikan tarif royalti dan bea keluar sektor mineral ini merupakan bagian dari strategi tersebut, yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan negara dan pelaku usaha. Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana menaikkan tarif royalti tambang mineral dan batu bara (minerba) melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025. Usulan kenaikan ini telah melalui tahap sosialisasi dan public hearing pada Jumat (8/5/2026), yang mencakup komoditas nikel, timah, emas, dan perak alami.
Menteri Bahlil menegaskan bahwa usulan kenaikan tarif yang disosialisasikan bukanlah keputusan final, melainkan sebuah bentuk uji publik. Beliau mengakui bahwa masukan yang diterima dari publik dan para pengusaha perlu dievaluasi. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk menunda kebijakan tersebut guna merumuskan formulasi yang lebih baik dan saling menguntungkan, baik bagi negara maupun bagi para pengusaha. Penundaan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan suara para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak positif yang maksimal.
Dwi Anggia menambahkan, "Itu dua Menteri tadi rapat, sepakat untuk penundaan yang kemarin. Royalti dan bea keluar mineral untuk penundaan itu, untuk mendengarkan apalah aspirasi, masih di-exercise terlebih dahulu. Sehingga ini nantinya akan positif bagi semua orang. Untuk penerimaan negara bagus, untuk iklim berusaha juga bagus." Pernyataan ini menggarisbawahi pendekatan yang diambil pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal di sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menggelar public hearing terkait usulan kenaikan royalti komoditas mineral pada Jumat (8/5/2026). Dalam usulan tersebut, komoditas nikel, timah, emas, dan perak alami diajukan untuk mengalami kenaikan tarif. Namun, Menteri Bahlil menegaskan bahwa usulan ini belum menjadi keputusan akhir dan sosialisasi tersebut dilakukan dalam rangka uji publik. Beliau menyatakan, "Selama beberapa hari ini feedback itu sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau harus kita membangun formulasi baru, ya saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu dan itu kan belum menjadi keputusan. Sekali lagi saya katakan ya, bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan, tapi itu baru ya istilahnya uji publik lah."
Menteri Bahlil melanjutkan, "Saya setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha juga saya dapat masukan, maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung dan juga pengusaha harus untung." Keputusan untuk menunda dan mengevaluasi kembali usulan kenaikan tarif royalti dan bea keluar menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam merespons dinamika pasar dan aspirasi pelaku industri. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mencari cara memaksimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor lainnya, sembari tetap menjaga daya saing dan stabilitas investasi di sektor mineral.
