Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa. Strategi utamanya adalah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk berbelanja bahan baku makanan langsung dari masyarakat desa. Zulhas secara tegas menginstruksikan SPPG untuk memprioritaskan pengadaan suplai bahan baku melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes). Langkah ini diambil dengan tujuan krusial untuk memastikan bahwa aliran dana dari program pemerintah yang berskala besar tidak hanya mengalir ke perkotaan, melainkan tetap berputar di lingkungan pedesaan, sehingga dapat menyejahterakan warga desa secara langsung.
Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa dirinya telah merancang aturan tata kelola yang sangat ketat terkait rantai pasok pangan untuk program gizi nasional ini. Ia menekankan bahwa SPPG tidak memiliki opsi lain selain menjalin kemitraan dengan potensi sumber daya lokal yang ada di setiap desa. "Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," tegas Zulhas dalam pidatonya di Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), seperti dilaporkan dalam keterangan tertulis pada Senin, 11 Mei 2026.
Tindakan tegas juga disiapkan bagi unit SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi untuk memberdayakan potensi desa. Zulhas mengancam akan menerapkan sistem peringatan berjenjang yang puncaknya dapat berujung pada pencabutan izin operasional. "Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," ujarnya. Instruksi ini, menurut Zulhas, merupakan implementasi nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi desa. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak utama bagi para petani, peternak, dan nelayan di pedesaan.
Dengan kebijakan ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi bertransformasi menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional. Hal ini juga diharapkan dapat mencegah fenomena migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota akibat minimnya lapangan kerja di daerah asal mereka. Sementara itu, Ketua Umum DPP Papdesi, Wargiyati, menyatakan dukungan penuh dari organisasinya dan kesiapan untuk mengawal program-program prioritas pemerintah, termasuk Astacita, program Makan Bergizi Gratis (MBG) Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Wargiyati menyoroti manfaat besar dari program MBG, tidak hanya bagi penerima manfaat tetapi juga bagi warga di sekitar dapur SPPG. Ia memberikan contoh nyata dari desanya, di mana program MBG telah membuka lapangan kerja bagi sekitar 50 orang, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang kini memiliki penghasilan di atas Rp 2 juta per bulan, sebuah pencapaian yang dianggapnya luar biasa. Dalam Munas Kedua Papdesi ini, Wargiyati kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 2026-2031.
