Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan jumlah pengusaha nasional menjadi sorotan utama menjelang Musyawarah Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Indonesia dinilai perlu memiliki setidaknya 4 persen wirausahawan dari total populasi guna memperkuat struktur ekonomi dan mewujudkan status negara maju. Isu krusial ini mencuat dalam forum debat kandidat calon Ketua Umum BPP Hipmi di BW Luxury Hotel, Jambi, pada Sabtu (9/5/2026). Ade Jona Prasetyo, salah satu kandidat, memaparkan strategi komprehensif untuk mengakselerasi lahirnya generasi pengusaha muda baru melalui penguatan ekosistem kewirausahaan nasional.
Jona menekankan bahwa kewirausahaan tetap menjadi jalur mobilitas ekonomi yang potensial bagi mayoritas anak muda Indonesia. Pengalaman pribadinya membentuk keyakinan mendalam bahwa berwirausaha memiliki kekuatan transformatif untuk masa depan. "Mimpi mereka hari ini, adalah mimpi saya 15 tahun yang lalu," ungkapnya, menggarisbawahi kesinambungan aspirasi dan potensi yang harus dijembatani. Baginya, menjadi pengusaha bukan hanya cara cepat memperbaiki kondisi ekonomi individu, tetapi juga kunci pembuka lapangan kerja baru yang esensial bagi pertumbuhan bangsa. Oleh karena itu, ia bertekad menjadikan Hipmi sebagai platform kolaborasi yang solid antar kader di berbagai daerah. "Saya tidak bisa bergerak sendirian. Saya butuh dukungan dari teman-teman BPD, BPC, Hipmi Perguruan Tinggi, dan seluruh kader Hipmi untuk bersama-sama mewujudkan mimpi 70 juta anak muda Indonesia," serunya, mengajak seluruh elemen organisasi untuk bersatu padu.
Mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Jona menegaskan peran sentral pengusaha muda. Ia mengusung visi ambisius untuk mentransformasi Hipmi menjadi rumah kolaborasi pengusaha muda yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk merealisasikan visi ini, Jona merinci beberapa agenda strategis. Pertama, penguatan swasembada pangan melalui modernisasi sektor agrikultur dan peningkatan kapasitas UMKM pertanian. Kedua, pencapaian swasembada energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan impor energi, mengembangkan biosolar B40, serta melakukan hilirisasi batu bara menjadi listrik.
Agenda ketiga adalah percepatan hilirisasi industri, yang bertujuan mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi dari sekadar pedagang menjadi produsen. Hal ini akan dicapai melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, penarikan investasi asing yang strategis, serta transfer teknologi yang efektif. Keempat, Jona mengusulkan peningkatan limit Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Tujuannya adalah memberikan ruang pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas. "Perlu diperjuangkan agar UMKM punya ruang pembiayaan lebih besar untuk tumbuh dan naik kelas," tegasnya.
Jona juga menyoroti tantangan akses pembiayaan perbankan yang masih ketat bagi UMKM. Solusi yang ditawarkan adalah menaikkan limit pembiayaan sekaligus menyederhanakan persyaratan agar lebih terjangkau. Selain itu, ia mendorong konsolidasi antara pemerintah daerah dan BUMD untuk berperan sebagai motor penggerak pembiayaan usaha daerah, dengan Hipmi mengambil peran sebagai katalisator pembangunan industri lokal. Ia meyakini bahwa afirmasi terhadap UMKM sangat penting agar pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses teknologi digital, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing mereka secara signifikan. "Mendorong UMKM go public. Caranya melalui digitalisasi dan AI agar UMKM lebih efisien, mengakses pasar global, dan menganalisis data pasar dengan lebih baik," jelas Jona, memaparkan langkah konkret untuk meningkatkan kapabilitas UMKM.
Di tataran internal organisasi, Jona memprioritaskan penguatan kaderisasi melalui penciptaan jenjang karier yang lebih terstruktur, mulai dari tingkat BPC, BPD, hingga BPP. Program pendidikan dan pelatihan kader akan ditingkatkan melalui pembentukan badan diklat Hipmi yang memiliki standar nasional. "Pastikan kaderisasi berkelanjutan. Program seperti Hipmi Go perlu dilanjutkan agar alumni dan kader tetap aktif, berkembang secara global, dan tidak berhenti setelah masa bakti berakhir," tutupnya, menekankan pentingnya keberlanjutan dan pengembangan profesionalisme kader Hipmi.
