Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah gencar mendorong optimalisasi pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) serta percepatan pengembangan mini Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai opsi energi alternatif bagi rumah tangga di Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga secara signifikan mengurangi ketergantungan negara terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang saat ini mendominasi kebutuhan energi domestik. Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menjelaskan bahwa optimalisasi stasiun induk CNG dan pembangunan infrastruktur mini LNG akan membuka lebih banyak pilihan energi bagi masyarakat, melampaui keterbatasan pada LPG semata.
"Pilihan energi menggunakan CNG dan LNG ini akan memberikan masyarakat alternatif selain LPG. Lebih dari itu, energi ini juga akan meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target pemerintah dalam transisi menuju energi yang lebih aman, bersih, dan efisien," ujar Fathul. Saat ini, kebutuhan energi rumah tangga masih sangat bergantung pada LPG bersubsidi, yang pada gilirannya membebani fiskal negara dan menciptakan ketergantungan impor yang tinggi. Fakta menunjukkan bahwa impor LPG Indonesia telah mencapai angka 81 persen dari total kebutuhan masyarakat, sebuah angka yang mengkhawatirkan.
Pengembangan CNG dan LNG untuk sektor rumah tangga ini sejalan dengan visi dan misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga telah menegaskan bahwa CNG, meskipun berbeda dengan LPG, memiliki fungsi serupa sebagai sumber energi yang efektif. Pemanfaatan CNG sendiri sudah mulai terlihat di sektor komersial, seperti hotel dan restoran, menunjukkan potensi adopsi yang luas.
Pemerintah, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menargetkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 350 ribu sambungan rumah (SR) pada tahun 2029. Untuk mencapai target ambisius ini, BPH Migas menganggap perlu adanya akselerasi regulasi yang lebih matang terkait stasiun induk CNG dan terminal mini LNG. Percepatan regulasi ini krusial untuk menarik minat investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur energi tersebut.
Selain itu, model pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dinilai sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis yang unik. Untuk memperluas jangkauan jaringan gas bumi (jargas) menggunakan CNG, BPH Migas mengusulkan konversi stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) menjadi stasiun induk (mother station). Sementara itu, untuk penyaluran jargas non-pipa, pemanfaatan mini LNG menjadi solusi yang efektif.
Dengan langkah-langkah ini, BPH Migas optimis bahwa potensi gas alam yang melimpah di Indonesia dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Implementasi CNG dan mini LNG diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional yang berkelanjutan dan mengurangi beban ekonomi negara.
