Keberadaan BPI Danantara dinilai mampu memperkuat konsolidasi dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih produktif, terintegrasi, dan berdaya saing. Sejumlah ekonom memandang langkah ini membuka peluang perbaikan tata kelola sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai penggerak investasi nasional. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro & Keuangan INDEF, menyebut Danantara sebagai elemen strategis dalam arsitektur ekonomi baru Indonesia yang lebih adaptif. Hal ini diungkapkannya dalam diskusi publik bertajuk "Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN" di Jakarta pada Kamis (7/5/2026).
Rizal menyoroti kekuatan finansial Danantara yang mencapai Rp1.650 triliun, setara dengan hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Potensi besar ini, menurutnya, dapat diarahkan untuk memperkuat nilai tambah ekonomi melalui konsolidasi aset dan investasi BUMN. Efisiensi yang dihasilkan dari restrukturisasi ini diharapkan tidak hanya berfokus pada penghematan, tetapi juga mampu mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru. "Hal ini berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6 persen," ujar Rizal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Sejumlah pengamat menilai bahwa salah satu ruang perbaikan penting dalam ekosistem BUMN adalah penyelarasan model bisnis antar-entitas yang selama ini memiliki irisan usaha. Wijayanto Samirin, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, berpendapat bahwa penyederhanaan struktur usaha dapat memperkuat sinergi dan fokus bisnis BUMN ke depan. Ia menganggap pengelompokan aset dan unit usaha dalam satu koordinasi yang lebih terintegrasi akan membantu meningkatkan efisiensi operasional serta memperjelas arah pengembangan bisnis. "BPI Danantara hadir untuk merapikan struktur agar lebih sederhana dan terarah di bawah satu manajemen profesional dengan mandat yang jelas," jelas Wijayanto. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan keberlanjutan kinerja BUMN di masa depan.
Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menambahkan bahwa keberhasilan penguatan lembaga ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, transparansi merupakan faktor krusial dalam membangun kepercayaan investor dan masyarakat. "Jika Danantara ingin berjalan optimal, maka prinsip transparansi dan tata kelola yang baik perlu menjadi fondasi utama," tegas Awalil.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Akhmad Syakir Kurnia, menilai transformasi kelembagaan ini perlu diikuti dengan peningkatan kinerja yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi aset negara dan peningkatan kontribusi BUMN terhadap penerimaan serta pelayanan publik.
Di sisi lain, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengumumkan bahwa lembaga ini telah memulai langkah awal dengan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional senilai Rp116 triliun. Ia menyatakan bahwa pendekatan baru ini menempatkan Danantara sebagai penggerak investasi yang lebih terintegrasi dengan agenda industrialisasi nasional. "Melalui Danantara, Indonesia tidak lagi menempatkan SWF sebagai instrumen investasi pasif, melainkan sebagai mesin strategis yang terintegrasi langsung dengan kebijakan industrialisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri," ungkap Rosan. Ia menambahkan, penguatan peran ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi dan pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.
