Pemerintah tengah menjajaki pengembangan gas alam terkompresi (CNG) dalam tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa inovasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dan memanfaatkan potensi gas alam domestik yang melimpah.
Saat ini, CNG sudah dimanfaatkan oleh sektor perhotelan, restoran, dan kafe, namun dalam ukuran tabung yang lebih besar, yaitu 10-20 kilogram. Pengembangan CNG dalam tabung 3 kilogram masih dalam tahap uji coba karena tekanan gas yang tinggi, sekitar 200-250 bar, memerlukan modifikasi khusus pada tabung agar aman dan mudah digunakan oleh masyarakat. Bahlil memperkirakan hasil uji coba modifikasi tabung CNG 3 kg akan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
Jika pengembangan ini berhasil, konversi LPG ke CNG akan dilakukan secara bertahap. Bahlil optimistis proyek ini akan berjalan lancar karena Indonesia memiliki pasokan gas alam yang besar, termasuk penemuan gas alam raksasa di Kalimantan Timur yang sebagian besar akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri guna mendukung program CNG.
Pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah CNG 3 kg akan disubsidi seperti LPG 3 kg. Bahlil menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji opsi subsidi ini, namun ia berpandangan kemungkinan besar subsidi akan tetap diberikan, meskipun volumenya mungkin akan dibatasi.
Yang menarik, Bahlil meyakini bahwa CNG akan jauh lebih murah dibandingkan LPG, bahkan tanpa subsidi sekalipun. Perkiraan penurunan harga bisa mencapai 30% karena gas dan industrinya sudah tersedia di dalam negeri, sehingga meniadakan biaya impor dan mengurangi biaya transportasi.
Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menyambut baik rencana pemerintah ini. Ia menilai pengembangan CNG sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi beban subsidi LPG dalam APBN yang disebabkan oleh tingginya volume impor. Jamaludin mendorong agar pemanfaatan CNG tidak hanya terbatas pada tabung 3 kg, tetapi juga diperluas ke sektor strategis lainnya seperti transportasi, perhotelan, perumahan, dan komersial untuk menciptakan skala ekonomi yang kuat.
Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Jamaludin menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk stasiun pengisian CNG, fasilitas kompresi, dan sistem distribusi yang terintegrasi. Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan dan perluasan pemanfaatan CNG sebagai solusi energi yang efisien, berdaulat, dan berkelanjutan.
