Pemerintah Indonesia tengah merancang skema insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik (EV), khususnya yang menggunakan baterai berbasis nikel. Besaran insentif ini bervariasi, mulai dari 40% hingga 100%, dan masih dalam tahap diskusi mendalam di tingkat kementerian. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa fokus utama insentif ini adalah pada kendaraan listrik murni (bukan hybrid), dengan perlakuan berbeda antara baterai berbasis nikel dan non-nikel.
Keputusan untuk memberikan insentif yang lebih besar pada kendaraan listrik berbasis nikel merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pemanfaatan sumber daya nikel Indonesia yang melimpah. Langkah ini juga menjadi respons terhadap pemberitaan media internasional yang meragukan potensi nikel Indonesia seiring dengan munculnya teknologi baterai non-nikel dari China. Pemerintah bertekad untuk terus memajukan hilirisasi industri nikel melalui pengembangan teknologi baterai yang inovatif.
Purbaya menekankan bahwa pemberian subsidi yang lebih besar untuk kendaraan berbasis nikel bertujuan agar komoditas nikel Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia merujuk pada artikel di media The Economist yang sempat meragukan "mimpi Indonesia menguasai dunia baterai" akibat pergeseran China ke teknologi non-nikel. Namun, pemerintah tidak tinggal diam dan justru memutar strategi dengan menggenjot penggunaan nikel domestik untuk memajukan industri baterai.
Lebih lanjut, Purbaya mengklaim bahwa berdasarkan diskusi dengan Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa, teknologi baterai berbasis nikel terbukti lebih unggul dibandingkan generasi sebelumnya. Sigit Puji Santosa, seorang ahli di bidang baterai, menyatakan bahwa baterai berbasis nikel merupakan teknologi generasi ketiga (third generation), sementara teknologi yang digunakan China saat ini masih berada pada generasi kedua (second generation) atau LTE. Pernyataan ini semakin memperkuat keyakinan pemerintah untuk terus mengembangkan baterai berbasis nikel.
Dengan adanya kebijakan insentif PPN DTP ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya alam nikel. Upaya ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan industri baterai dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Strategi hilirisasi nikel ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik dan mendorong kemandirian ekonomi di sektor energi terbarukan.
