Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan akan memulai pembayaran cicilan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih pada September 2026. Langkah ini sejalan dengan progres pembangunan Kopdeskel Merah Putih yang terus berjalan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 4.000 unit Kopdeskel Merah Putih yang selesai 100% dari target awal 30.000 unit pada tahap pertama. Hasil pembangunan ini akan direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Setelah proses review selesai, pemerintah akan mulai mencicil pembangunan Kopdeskel Merah Putih menggunakan anggaran Dana Desa. Askolani memperkirakan cicilan pertama akan dimulai pada September 2026, dengan pagu anggaran yang telah disiapkan dan akuntabilitas yang tetap dijaga. Pembayaran biaya pembangunan ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui skema jangka menengah. Pemerintah telah menyusun perencanaan agar beban pembiayaan tidak mengganggu stabilitas keuangan desa secara drastis. Cicilan ini direncanakan selama enam tahun, dimulai dari tahun 2026.
Askolani optimistis bahwa Kopdeskel Merah Putih akan menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian di tingkat akar rumput. Dana yang dikucurkan diharapkan menjadi stimulus yang dampaknya terasa langsung oleh masyarakat desa. Ia menekankan pentingnya implementasi Kopdeskel Merah Putih sesuai dengan rencana pemerintah untuk memberikan nilai tambah bagi ekonomi desa di puluhan ribu desa yang menjadi target.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengubah skema pendanaan Kopdeskel Merah Putih. Perubahan ini memungkinkan pemerintah membayar cicilan pembiayaan proyek kepada bank melalui alokasi transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih. Aturan ini berlaku mulai 1 April 2026 dan mencabut aturan sebelumnya.
Dalam pasal 2 ayat (2) PMK tersebut, ditetapkan limit pembiayaan oleh bank maksimal Rp 3 miliar per unit gerai Kopdeskel Merah Putih. Fasilitas kredit perbankan tetap memiliki tingkat suku bunga 6% per tahun dengan masa tenor 72 bulan. Perubahan skema pendanaan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan Kopdeskel Merah Putih dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat perekonomian lokal. Selain itu, Kopdeskel Merah Putih juga berpotensi menjadi pusat distribusi barang dan jasa yang lebih efisien di tingkat pedesaan, sehingga dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing produk-produk desa.
