Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kelanjutan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan WFH yang telah diterapkan sejak 1 April 2026, dengan pengurangan kehadiran fisik di kantor pada hari Jumat, merupakan salah satu langkah efisiensi pemerintah di tengah lonjakan harga minyak global. Purbaya menekankan bahwa keputusan untuk mengembalikan sistem kerja ASN ke normal sepenuhnya akan diambil setelah melihat stabilitas harga minyak. "Kita lihat dulu seperti apa perkembangan harga minyak dunia. Kita lihat apakah kita perlu masih ngirit sedikit-sedikit apa enggak. Tapi kalau sudah membaik, ya udah, kita lepas lagi ke normal," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Penerapan WFH bagi ASN ini berlaku satu hari dalam sepekan, yaitu pada hari Jumat. Purbaya menilai bahwa pembatasan fisik di tempat kerja ini cenderung memberikan dampak yang netral hingga positif terhadap perekonomian. Meskipun ada faktor lain yang mungkin memperlambat laju ekonomi, pemerintah berupaya untuk mengatasi dan memperbaiki kondisi tersebut dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini sejalan dengan pengalaman pemerintah dalam mengelola kebijakan kerja selama pandemi COVID-19, yang terbukti mampu mempertahankan kinerja instansi.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini juga telah menyampaikan optimisme terkait pelaksanaan WFH bagi ASN. Menurutnya, evaluasi pada pekan pertama penerapan kebijakan ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Rini menyatakan bahwa implementasi WFH di instansi pemerintah pusat secara umum telah berjalan sesuai dengan arahan kebijakan dan mampu mempertahankan kinerja. "Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi COVID-19 yang lalu," ujar Rini dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (14/4/2026).
Meskipun hasil awal dinilai positif, Rini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan WFH ini akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa efektivitas dan efisiensi kebijakan tetap terjaga, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan di masa mendatang. Fleksibilitas dalam kebijakan kerja ASN, termasuk opsi WFH, menjadi salah satu strategi pemerintah dalam beradaptasi dengan berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal. Keputusan final mengenai kelanjutan WFH akan tetap merujuk pada analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi makro, khususnya fluktuasi harga komoditas energi.
