Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengambil tindakan tegas dengan mencopot dua pejabat Kementerian Keuangan terkait dugaan penyalahgunaan restitusi pajak. Keputusan ini diambil setelah dilakukannya investigasi mendalam yang mengungkap adanya praktik restitusi pajak yang dinilai tidak terkendali dan disertai informasi yang kurang akurat. Total lima pejabat pajak telah diperiksa, dan dua di antaranya kini harus kehilangan jabatannya. Purbaya menyatakan keseriusannya dalam menangani masalah ini, menekankan bahwa instruksi terkait restitusi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kelalaian.
Restitusi pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah proses pengembalian dana kepada wajib pajak ketika mereka telah membayar pajak lebih besar dari jumlah yang seharusnya. Pengembalian ini dapat terjadi dalam dua kondisi utama: pertama, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, misalnya ketika wajib pajak membayar pajak padahal secara hukum tidak berkewajiban membayarnya. Kedua, pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM, di mana wajib pajak secara tidak sengaja atau karena kesalahan perhitungan membayar lebih dari jumlah yang ditetapkan.
Fenomena restitusi pajak yang melonjak drastis menjadi perhatian utama Menteri Keuangan. Purbaya menyoroti adanya masalah dalam pelaporan dan pengendalian restitusi, termasuk ketidakakuratan informasi mengenai besaran pencairan dana. Ia memberikan contoh konkret di mana laporan awal menunjukkan nilai restitusi yang relatif kecil, namun realisasi di akhir tahun justru jauh melebihi perkiraan tersebut. Lonjakan ini terlihat jelas pada tahun 2025, di mana nilai restitusi pajak tercatat sebesar Rp 361,15 triliun, sebuah peningkatan signifikan sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Purbaya mengakui kekeliruannya dalam memperkirakan total restitusi yang keluar pada tahun sebelumnya, dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan agar kesalahan informasi serupa tidak terulang kembali.
Untuk mengendalikan arus pencairan restitusi agar lebih tertib, pemerintah telah mengambil langkah menurunkan batas PPN yang dapat direstitusi dipercepat dari Rp 5 miliar menjadi Rp 1 miliar. Kebijakan ini diambil salah satunya merujuk pada temuan di sektor batu bara, di mana negara harus menanggung kerugian hingga Rp 25 triliun akibat restitusi yang tidak semestinya. Untuk sementara waktu, penyaluran restitusi di sektor ini dibatasi. Purbaya juga mengungkapkan bahwa audit investigasi terkait restitusi pajak, yang mencakup periode 2016 hingga 2025, sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kerugian negara lebih lanjut, terutama mengingat pengalaman pahit di sektor batu bara yang menunjukkan adanya ketidakberesan dalam perhitungan restitusi, yang mengakibatkan negara harus "menombok" sejumlah besar dana.
