Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa impor plastik dan barang dari plastik Indonesia mencapai US$ 2,55 miliar atau setara Rp 44,11 triliun pada periode Januari-Maret 2026. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 1,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih mencolok lagi, kenaikan secara volume bahkan mencapai 7,42%, dengan total 1,65 juta ton plastik dan produk turunannya yang masuk ke Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengkonfirmasi data ini dalam konferensi pers di Jakarta.
Meskipun secara keseluruhan impor meningkat, terdapat sedikit penurunan pada bulan Maret 2026 sebesar 14,96%, dengan nilai impor tercatat US$ 338,1 juta. Negara-negara utama pemasok bahan baku plastik bagi Indonesia adalah Tiongkok (34,79%), Singapura (12,35%), dan Thailand (11,65%). Ketergantungan pada impor ini menjadi sorotan, mengingat plastik dan barang dari plastik merupakan salah satu dari tiga komoditas non-migas utama yang diimpor Indonesia, bersama dengan mesin/peralatan mekanis dan mesin/perlengkapan elektrik. Ketiga komoditas ini menyumbang sekitar 37,77% dari total impor non-migas Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026.
Kondisi geopolitik, khususnya perang di Timur Tengah, turut memicu kenaikan harga plastik secara global. Fenomena ini mempertegas kerentanan Indonesia yang masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Kenaikan harga bahan baku plastik secara otomatis akan berdampak pada biaya produksi industri plastik domestik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga produk akhir bagi konsumen.
Melihat tren peningkatan impor dan faktor eksternal yang mempengaruhi harga, menjadi semakin mendesak bagi Indonesia untuk merumuskan strategi yang efektif guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku plastik. Upaya pengembangan industri petrokimia dalam negeri, diversifikasi sumber pasokan, serta peningkatan daur ulang plastik menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Selain itu, mendorong inovasi dalam penggunaan material alternatif yang lebih ramah lingkungan juga dapat menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah perlu memfasilitasi investasi dan riset di sektor ini agar Indonesia tidak terus menerus terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global dan dinamika geopolitik. Peningkatan kapasitas produksi dalam negeri tidak hanya akan menekan angka impor, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
