Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia menghabiskan devisa sebesar Rp137 triliun per tahun untuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Angka ini cukup mencengangkan, mengingat sebagian besar di antaranya, sekitar Rp80-87 triliun, disubsidi oleh pemerintah. Ketergantungan impor LPG ini disebabkan oleh kesenjangan antara kebutuhan domestik dan produksi dalam negeri. Kebutuhan LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dari kilang dalam negeri hanya mampu menghasilkan sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton per tahun. Hal ini memaksa Indonesia untuk mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya untuk memenuhi kekosongan tersebut.
Fenomena ketergantungan impor LPG ini cukup ironis mengingat Indonesia memiliki cadangan gas alam yang melimpah, bahkan mampu mengekspornya. Bahlil menjelaskan bahwa masalah utamanya terletak pada komposisi gas alam yang dihasilkan di Indonesia. Gas alam Indonesia didominasi oleh Metana (C1) dan Etana (C2), sementara bahan baku utama LPG adalah Propana (C3) dan Butana (C4). Kandungan C3 dan C4 dalam gas alam Indonesia sangatlah kecil, sehingga tidak efisien untuk memproduksi LPG dalam jumlah besar dari sumber daya domestik.
Menyadari permasalahan ini, pemerintah tengah berupaya mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Salah satu alternatif yang gencar dikembangkan adalah Dimethyl Ether (DME). DME merupakan gas turunan yang dapat diproduksi dari berbagai bahan baku, termasuk batu bara dan gas alam. Pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik DME di Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai langkah awal menuju kemandirian energi di sektor ini.
Selain DME, Compressed Natural Gas (CNG) juga diidentifikasi sebagai sumber energi alternatif yang potensial untuk menggantikan LPG. CNG telah banyak digunakan oleh sektor restoran dan dapur umum bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meskipun saat ini belum ada varian CNG dalam kemasan 3 kilogram yang setara dengan tabung LPG, pemerintah berencana untuk memperluas penggunaan CNG. Bahlil optimis bahwa pengembangan CNG, termasuk varian 3 kilogram, dapat menekan biaya hingga 30-40% lebih murah dibandingkan LPG. "Tidak ada urusan untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri," tegas Bahlil, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Pergeseran ke DME dan CNG diharapkan tidak hanya mengurangi beban devisa negara, tetapi juga memberikan alternatif energi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.
