Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, pada Jumat, 1 Mei. Kunjungan yang tidak terduga ini mengungkap sejumlah permasalahan serius dalam program pertanian, khususnya terkait kualitas bibit kelapa dan akurasi data pelaporan. Amran menemukan bahwa benih kelapa yang seharusnya disalurkan kepada petani ternyata tidak layak tanam. "Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti," tegasnya, menggarisbawahi temuan yang sangat mengecewakan.
Tidak hanya persoalan kualitas bibit, Amran juga menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara laporan administratif dengan kondisi riil di lapangan. Laporan yang seharusnya mencatat 48 ribu unit, ternyata di lapangan hanya ditemukan sekitar 17 ribu unit. Perbedaan signifikan ini menunjukkan adanya manipulasi data yang harus segera diperbaiki. "Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah," jelasnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Amran mengkritisi pengelolaan kebun yang belum optimal dan pemeliharaan yang tidak sesuai standar. Hal ini berpotensi besar menggagalkan keberhasilan program pertanian yang telah direncanakan. Menanggapi temuan-temuan krusial ini, Amran tidak ragu meminta agar dilakukan pemeriksaan secara terbuka oleh aparat penegak hukum. Ia secara spesifik meminta agar Reserse Kriminal (Reskrim) dan Kepolisian Resor (Polres) untuk melakukan investigasi. "Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri. Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki," serunya, menekankan pentingnya transparansi dan perbaikan berdasarkan fakta.
Amran menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam program pertanian. Ia tidak akan segan-segan memecat siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, bukan sekadar mutasi atau pemberian peringatan. "Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat," ancamnya, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran.
Ia menjelaskan bahwa program pembibitan merupakan bagian integral dari agenda nasional yang memiliki skala besar. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penanaman kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, dan mete di seluruh Indonesia seluas 870 ribu hektare hingga 1 juta hektare. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja nasional yang signifikan, diperkirakan mencapai sekitar 3 juta orang.
Untuk mendukung program strategis ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun, yang difokuskan pada penyediaan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempercepat realisasi tanam dan memastikan petani mendapatkan akses terhadap input produksi yang berkualitas. "Nah ini kita harus kawal bersama. Anggarannya Rp 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia," ungkapnya.
Amran memastikan bahwa program pembibitan akan terus dilanjutkan dan diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan program pertanian memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya. "Tolong bekerja dengan benar. Tidak ada setor fee. Kalau aku dapatkan, Anda saya blacklist dan Anda saya pidanakan termasuk pegawai saya," pungkasnya, menutup penegasannya dengan peringatan tegas terkait praktik pungutan liar.
