Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, mengumumkan sejumlah kebijakan baru yang berpihak pada kaum buruh. Komitmennya terhadap isu ketenagakerjaan, mulai dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kesejahteraan ojek online (ojol), hingga nasib nelayan, terangkum dalam berbagai peraturan yang ditekennya.
Salah satu gebrakan utama adalah pemangkasan potongan aplikator ojol yang sebelumnya mencapai 20% menjadi maksimal 8%. Prabowo menekankan ketidakadilan jika perusahaan meraup keuntungan besar sementara para pengemudi ojol berjuang keras di lapangan. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator diubah drastis dari 80%-20% menjadi minimal 92%-8% untuk pengemudi. Beleid ini juga mencakup pemberian BPJS Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi para pengemudi ojol.
Selain itu, Presiden Prabowo juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026. Satgas ini bertugas untuk melindungi buruh yang terancam PHK. Prabowo menegaskan kesiapannya untuk membela kepentingan buruh, bahkan menyatakan bahwa negara akan mengambil alih tanggung jawab pengusaha yang tidak sanggup menyejahterakan pekerjanya. "Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir negara kita kuat, negara kita akan ambil alih, akan bela rakyat Indonesia," tegasnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada para nelayan. Pemerintah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026, yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Tidak hanya itu, pemerintah menargetkan pengembangan kampung nelayan secara masif. Sebanyak 1.386 kampung nelayan akan diresmikan tahun ini, dilanjutkan dengan pembangunan 1.500 kampung nelayan setiap tahunnya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar 6 juta nelayan dan lebih dari 20 juta jiwa keluarga mereka di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat Presiden Prabowo untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia.
