Presiden Prabowo Subianto menyoroti kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah, namun seringkali tidak dikelola dengan baik, bahkan dirugikan akibat praktik ilegal seperti pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan tanpa izin. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. "Setelah saya jadi presiden saya belajar, saya lihat data-data, percayalah negara kita sangat kaya. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong mereka bikin kebun tanpa izin, banyak bikin tambang tanpa izin," ungkap Prabowo pada Rabu, 1 Mei 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah mengambil langkah-langkah tegas. Ribuan tambang ilegal telah ditutup dan lahan-lahan yang dikelola tanpa izin kini telah diambil alih kembali oleh negara. Hingga saat ini, tercatat hampir 5 juta hektare lahan telah berhasil dikuasai kembali oleh pemerintah. Angka ini ditargetkan akan terus bertambah, dengan sasaran menguasai kembali sekitar 8 juta hektare lahan pada akhir tahun 2026.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya bahwa seluruh lahan dan sumber daya alam yang telah diambil alih tersebut akan dikelola kembali oleh negara secara optimal demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. "Aku sudah ambil alih itu semua, sampai hari ini sudah hampir 5 juta hektare yang kita kuasai kembali, kembali ke rakyat. Perhitungan saya sampai akhir 2026 kita akan kuasai kembali sampai 8 juta hektare, dan kita sudah tutup ribuan tambang ilegal, ribuan. Dan ini kita akan kelola dan ini nanti kita akan kuasai semua dan itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.
Pengambilalihan lahan dan penutupan tambang ilegal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengembalikan aset negara yang potensial untuk dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Ke depan, pengelolaan lahan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak yang melakukan praktik ilegal.
Langkah ini juga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan yang seringkali timbul akibat pengelolaan lahan dan pertambangan yang tidak sesuai standar. Dengan pengawasan dan pengelolaan negara yang lebih ketat, potensi SDA Indonesia diharapkan dapat dioptimalkan untuk pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan. Komitmen Presiden Prabowo untuk mengembalikan kekayaan alam kepada rakyat menjadi penekanan penting dalam upaya mewujudkan kemakmuran bersama.
