Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus gencar melakukan pemutakhiran data QR Code konsumen bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa evaluasi dan pemutakhiran data konsumen secara berkala merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan energi.
Perhatian khusus diberikan pada aspirasi kelompok sopir truk yang kerap mengalami kendala teknis pada barcode saat membeli BBM, yang berpotensi menghambat distribusi barang. Ahad menegaskan bahwa pemutakhiran data adalah langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah. Penerapan QR Code dalam program Subsidi Tepat merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memastikan penyaluran Biosolar dan Pertalite bersubsidi tepat sasaran dan hanya digunakan oleh pihak yang berhak. Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah.
Untuk mengatasi kendala yang muncul, sistem Pertamina secara berkala memantau data kendaraan terdaftar dan pola penggunaan QR Code di SPBU. Sistem ini juga mampu mendeteksi anomali transaksi, seperti pengisian volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan potensi penyalahgunaan QR Code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga memerlukan proses verifikasi ulang.
Guna melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala QR Code, Pertamina telah mengaktifkan 147 helpdesk di seluruh Jawa Timur. Keberadaan helpdesk ini bertujuan mempercepat proses verifikasi ulang dan pengaktifan kembali QR Code, sehingga masyarakat dapat kembali membeli BBM bersubsidi tanpa hambatan. Hingga kini, dari 119 kendaraan yang melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR Code, sekitar 73,1 persen atau 87 kendaraan telah berhasil menyelesaikan proses tersebut. Sementara itu, 26,9 persen atau 32 kendaraan masih dalam proses penyelesaian.
Ahad merinci bahwa kendala yang dihadapi beragam, meliputi nomor polisi yang belum terdaftar, terhapusnya QR Code, serta perlunya revisi data kendaraan. Ia mengimbau masyarakat yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan data kendaraan yang sesuai. Proses pendaftaran dirancang agar tetap sederhana, memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh BBM subsidi tanpa kendala dan menikmati layanan secara lancar serta aman. Upaya ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam meningkatkan pelayanan dan memastikan program BBM subsidi berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
