Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara aktif mendorong percepatan legalitas tanah ulayat. Program pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini digagas sebagai upaya konkret pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat serta menjaga kelestarian warisan leluhur agar tetap terlindungi secara hukum. Rezka Oktoberia, Staf Khusus Kementerian ATR/BPN, menegaskan bahwa program ini merupakan manifestasi kehadiran negara dalam melindungi hak-hak fundamental masyarakat adat.
Rezka menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan utama program ini bukanlah untuk mengambil alih tanah ulayat menjadi milik negara, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap tanah adat. Tanah ulayat memiliki nilai yang sangat penting, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat adat yang memilikinya. Dengan adanya pendaftaran sertifikat, tanah ulayat akan memperoleh kepastian hukum yang jelas. Hal ini akan melindungi tanah tersebut dari potensi sengketa yang merugikan dan pengambilalihan sepihak oleh pihak yang tidak berhak. Lebih lanjut, kepastian hukum ini akan memudahkan proses pewarisan tanah kepada generasi mendatang, sehingga hak-hak mereka akan lebih terjamin.
Pendaftaran tanah ulayat ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan sinergi antara hukum adat yang telah hidup dan berlaku di tengah masyarakat dengan hukum pertanahan nasional. Proses ini dilakukan tanpa menghilangkan atau mengurangi nilai-nilai luhur adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Rezka menekankan bahwa pendaftaran tanah ulayat ini bersifat hak, bukan kewajiban. Keputusan untuk mendaftarkan tanah ulayat sepenuhnya berada di tangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, kesuksesan program ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama yang solid dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, hingga masyarakat hukum adat secara langsung. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan tanah ulayat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
Sebagai langkah awal dalam implementasi program ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, di bawah kepemimpinan Nurhadi Putra, telah berhasil menginventarisasi tujuh bidang objek tanah ulayat yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Nurhadi Putra menegaskan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan ini bukan sekadar sosialisasi, melainkan merupakan tahapan awal yang krusial dalam proses pengadministrasian tanah ulayat. Proses ini akan terus dilanjutkan secara bertahap dan berkelanjutan di wilayah lain. Tujuannya adalah untuk menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang mereka miliki secara turun-temurun. Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat adat melalui penguatan legalitas aset pertanahan mereka.
