Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan laporan komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut, Bahlil memastikan bahwa cadangan energi Indonesia, yang mencakup bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan bensin hingga stok minyak mentah (crude oil), saat ini berada dalam posisi yang sangat aman. Ia menegaskan bahwa seluruh stok energi tersebut berada di atas ambang batas standar minimum nasional, sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan adanya kelangkaan pasokan di pasar domestik dalam waktu dekat.
Stabilitas pasokan ini tetap terjaga meskipun dunia sedang menghadapi ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait situasi di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi minyak dunia. Selama dua bulan terakhir, fluktuasi politik di wilayah tersebut terbukti tidak memberikan dampak signifikan terhadap arus distribusi energi ke Indonesia. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan ketat terhadap situasi internasional guna memastikan kilang-kilang minyak atau refinery di dalam negeri tetap mendapatkan pasokan bahan baku yang cukup untuk menunjang proses produksi harian secara stabil.
Namun, tantangan besar masih membayangi sektor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Bahlil memaparkan data yang menunjukkan kesenjangan lebar antara tingkat konsumsi dan kapasitas produksi domestik. Saat ini, kebutuhan LPG nasional telah mencapai angka 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton saja. Kondisi ini memaksa Indonesia untuk melakukan impor LPG dalam skala besar, yakni mencapai 7 juta ton setiap tahunnya. Ketergantungan impor ini menjadi beban fiskal yang cukup berat bagi negara sejak kebijakan konversi minyak tanah ke gas dimulai.
Salah satu hambatan utama dalam meningkatkan produksi LPG domestik adalah terbatasnya ketersediaan bahan baku spesifik, yaitu propana (C3) dan butana (C4). Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian ESDM tengah mengkaji berbagai langkah strategis guna mendorong kemandirian energi dan menekan angka impor. Beberapa opsi yang sedang dimatangkan antara lain adalah pemanfaatan batu bara berkalori rendah untuk dikonversi menjadi dimethyl ether (DME) sebagai bahan bakar substitusi LPG. Selain itu, pemerintah juga sedang menjajaki potensi penggunaan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif energi untuk kebutuhan rumah tangga dan industri.
Langkah-langkah substitusi ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif bagi kedaulatan energi Indonesia. Bahlil menekankan bahwa pihaknya terus bekerja ekstra keras dalam memfinalisasi kebijakan terkait kemandirian energi tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang melimpah di dalam negeri agar ketahanan energi nasional tidak lagi bergantung pada gejolak pasar internasional, melainkan bertumpu pada kemampuan produksi mandiri yang berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian penting dari visi besar pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui sektor energi yang tangguh.
