Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan energi nasional, terutama terkait tingginya ketergantungan pada impor gas cair atau Liquefied Petroleum Gas (LPG). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan fakta bahwa Indonesia harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto guna membahas strategi ketahanan energi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total konsumsi LPG nasional mencapai angka 8,6 juta ton per tahun. Namun, kapasitas produksi dari kilang-kilang di dalam negeri hanya mampu menyumbang sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton saja. Selisih yang sangat besar tersebut terpaksa ditutup melalui jalur impor, yang tentu saja berdampak pada keluarnya devisa negara dalam jumlah yang signifikan. Bahlil menjelaskan bahwa kondisi ketergantungan ini mulai terjadi secara masif sejak pemerintah melakukan kebijakan konversi energi dari minyak tanah ke LPG beberapa tahun silam.
Sebagai langkah konkret untuk menekan angka impor tersebut, Kementerian ESDM kini sedang mengkaji secara mendalam berbagai alternatif energi sebagai substitusi LPG. Fokus utama pemerintah adalah mengoptimalkan potensi sumber daya alam lokal melalui pemanfaatan Dimetil Eter (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG). DME, yang merupakan hasil hilirisasi atau gasifikasi batu bara, dinilai memiliki karakteristik yang mirip dengan LPG sehingga sangat potensial untuk dijadikan bahan bakar rumah tangga di masa depan. Sementara itu, pemanfaatan CNG akan terus didorong melalui perluasan jaringan gas (jargas) ke pemukiman penduduk.
Bahlil menegaskan bahwa diversifikasi energi adalah harga mati agar Indonesia tidak terus-menerus menggantungkan nasib pada pasar global. Selain isu LPG, Bahlil juga memberikan jaminan terkait stabilitas pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air. Meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya di wilayah Selat Hormuz, sedang mengalami ketegangan yang tinggi, stok BBM nasional seperti Solar dan Bensin dipastikan masih berada di atas standar minimum nasional.
Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia dan memastikan bahwa distribusi energi tetap berjalan lancar tanpa gangguan berarti selama dua bulan terakhir. Dengan penguatan produksi dalam negeri dan percepatan program substitusi energi, pemerintah optimistis dapat menciptakan ketahanan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemanfaatan teknologi baru dan investasi di sektor hilirisasi gas akan menjadi kunci utama dalam mengurangi beban subsidi dan ketergantungan impor di masa yang akan datang.
