Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pembentukan DSI ini diproyeksikan akan menambah cadangan devisa negara hingga US$44 miliar, atau setara dengan Rp778 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.700 per dolar AS.
Menurut Fithra Faisal, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia, DSI akan memiliki fokus utama pada penertiban pencatatan ekspor komoditas. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mengamankan devisa negara, tetapi juga memperkuat nilai tukar rupiah. DSI dibentuk sebagai solusi jangka panjang untuk mengkonsolidasikan data ekspor dan memulihkan potensi kekayaan negara yang selama ini tergerus akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Dengan adanya konsolidasi ekspor komoditas melalui satu pintu, pemerintah berupaya memperkuat posisi nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp16.900 per dolar AS. Fithra menambahkan bahwa penertiban pencatatan ekspor ini saja berpotensi memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8 persen.
Melalui pembenahan manajemen administrasi perdagangan, pemerintah berkomitmen menciptakan tata kelola komoditas dari hulu hingga hilir yang transparan, akuntabel, dan dapat ditelusuri. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bisnis bagi pelaku usaha dan menciptakan stabilitas makroekonomi nasional secara berkelanjutan.
Fithra mengungkapkan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik under-invoicing telah berlangsung selama satu setengah tahun terakhir. Berdasarkan kajian internal kabinet, terindikasi adanya kerugian kekayaan negara sebesar Rp15.400 triliun dalam kurun waktu 1991-2024. Angka ini setara dengan 64% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini yang mencapai Rp24.000 triliun. Kerugian ini disebabkan oleh kelemahan sistem pencatatan transaksi selama 34 tahun terakhir.
Pemerintah telah melakukan langkah konsolidatif selama enam bulan terakhir untuk memastikan DSI dapat beroperasi secara profesional. Fithra menjelaskan bahwa pembentukan badan konsolidasi ekspor ini telah dipraktikkan oleh negara-negara lain seperti Qatar, Arab Saudi, Malaysia, dan India.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mencontohkan keberhasilan Ghana dalam membentuk badan ekspor khusus untuk komoditas kakao guna memperkuat daya jual di pasar global. Ia menekankan bahwa penguatan posisi tawar akan memberikan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan jika lembaga pengelola mengedepankan integritas pimpinan dan audit berkala.
Toto menambahkan, "Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga kemudian manfaat yang diperoleh oleh negara, dan juga oleh stakeholders yang lain, betul-betul bisa optimal." Ia mengingatkan bahwa penerapan asas keterbukaan informasi secara konsisten akan meminimalisir segala bentuk manipulasi dokumen ekspor. "Jadi tata kelola itu bisa diimplementasikan langsung sebetulnya. Seperti dengan soal masalah transparansi," pungkas Toto.
