Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) masih terkendala berbagai persoalan distribusi dan operasional. Kondisi ini menghambat pemerataan akses pangan bergizi di daerah terpencil, sehingga memerlukan penguatan sistem distribusi dan pengelolaan yang lebih terintegrasi. Tantangan geografis, rantai pasok pangan lokal yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama dalam pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah 3T. Situasi ini menuntut koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, investor, dan pelaku lapangan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.
Menjawab tantangan tersebut, terbentuklah Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (APGI 3T). Sekjen APGI 3T, Gardian Muhammad, menyatakan bahwa organisasinya akan memfokuskan diri pada penguatan pelaksanaan MBG di wilayah dengan akses terbatas. "Fokus utama kami adalah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis Wilayah Terpencil tidak hanya berjalan, tetapi juga berkelanjutan, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah paling sulit sekalipun," tegas Gardian di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
APGI 3T menekankan bahwa pendekatan pelaksanaan MBG di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan wilayah perkotaan. Perbedaan kondisi geografis dan kompleksitas distribusi pangan menuntut penguatan dapur MBG menjadi salah satu prioritas utama. Penguatan dapur MBG dan peningkatan efisiensi distribusi akan menjadi agenda krusial organisasi untuk memastikan layanan pangan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal. "Penguatan Dapur MBG, peningkatan efisiensi distribusi, serta konsolidasi investor menjadi prioritas utama ke depan," ujar Gardian.
Saat ini, tercatat sekitar 1.200 investor telah terlibat dalam pelaksanaan MBG di wilayah terpencil. Meskipun demikian, APGI 3T menyadari bahwa dukungan lintas sektor tetap sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program di daerah 3T. Selain penguatan dapur MBG, asosiasi ini juga akan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dapur, serta penguatan sistem monitoring berbasis data lapangan. "Ke depan, APGI 3T akan memfokuskan langkah pada penguatan dapur MBG sebagai pusat distribusi pangan dan pemberdayaan lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dapur, hingga penguatan sistem monitoring berbasis data lapangan," jelas Gardian, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator Partai Perindo.
Lebih lanjut, APGI 3T mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah, investor, dan pelaku lapangan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif di wilayah dengan tantangan akses tinggi. Menurut Gardian, keberhasilan MBG di daerah 3T tidak hanya ditentukan oleh skala program, tetapi juga oleh ketepatan strategi distribusi dan keberlanjutan pelaksanaannya. "Karena itu, wilayah 3T perlu menjadi perhatian dalam penguatan sistem pangan dan gizi nasional," pungkas Gardian. Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh anak-anak di Indonesia, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak mereka atas pangan bergizi yang layak.
