Pemerintah Jepang mengumumkan rencana penyusunan anggaran tambahan senilai lebih dari 3 triliun yen atau sekitar Rp 342 triliun untuk tahun fiskal 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi kenaikan harga energi global, yang dipicu oleh ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan rencana ini pada Senin (25/5/2026), menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rancangan anggaran tambahan ini dijadwalkan akan diajukan ke parlemen pada pekan depan untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, pemerintah juga berencana memanfaatkan dana cadangan sebesar 500 miliar yen. Dana ini akan dialokasikan untuk membantu rumah tangga dalam menghadapi lonjakan tagihan utilitas, terutama pada periode Juli hingga September, saat kebutuhan akan pendingin udara meningkat tajam seiring dengan datangnya musim panas.
Dukungan finansial yang diperkirakan akan disetujui oleh kabinet pada Selasa (26/5/2026) ini diharapkan mampu meringankan beban biaya energi bagi setiap rumah tangga, dengan estimasi pengurangan sekitar 5.000 yen per rumah tangga selama tiga bulan. Perdana Menteri Takaichi menjelaskan bahwa anggaran tambahan untuk tahun fiskal yang dimulai pada April ini akan dibiayai melalui penerbitan obligasi penutup defisit. Namun, ia menepis kekhawatiran bahwa langkah ini akan memberikan dampak negatif pada pasar obligasi.
Kekhawatiran pasar terhadap memburuknya kondisi fiskal Jepang dan percepatan inflasi memang telah mendorong kenaikan biaya pinjaman. Imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun bahkan telah mencapai level tertinggi dalam kurun waktu sekitar tiga dekade. Menanggapi hal ini, Takaichi menekankan bahwa total penerbitan obligasi tidak akan mengalami perubahan signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak lagi perlu menerbitkan sekitar 3 triliun yen obligasi yang sebelumnya direncanakan untuk tahun fiskal 2025, berkat peningkatan penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan membentuk dana cadangan khusus yang dirancang untuk merespons berbagai dampak dari situasi di Timur Tengah, termasuk potensi lonjakan harga minyak mentah. Perdana Menteri Takaichi menegaskan, "Kami akan semakin meningkatkan upaya untuk memastikan kehidupan masyarakat, mata pencaharian, dan aktivitas ekonomi tidak terganggu." Ia menambahkan bahwa anggaran yang direncanakan ini disusun dengan tujuan "melakukan segala upaya yang memungkinkan guna meminimalkan risiko." Langkah ini menunjukkan kesiapan Jepang dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan menjaga stabilitas domestik.
