Isu kebocoran data yang belakangan ini beredar, menyeret nama sejumlah institusi perbankan, telah memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, Praktisi Dunia Digital, Syahraki Syahrir (Raki), menegaskan bahwa secara umum, sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia termasuk yang paling kuat, terutama pada perbankan besar. Raki, yang juga CEO Veda Praxis, sebuah perusahaan konsultasi di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan merupakan industri yang paling matang dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI). Sejak lama, regulator di Indonesia telah menerapkan aturan ketat terkait pengamanan sistem informasi perbankan. Pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Seluruh regulator ini terus meningkatkan standar keamanan perbankan, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri.
Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, Raki mengimbau masyarakat untuk tidak panik berlebihan. Ia menjelaskan bahwa dark web adalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum, sehingga seringkali digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal yang belum terverifikasi kebenarannya. Dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini sudah terhubung dengan banyak pihak, mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya. Oleh karena itu, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan. Raki menekankan bahwa jika data di dark web memang benar, sumber data tersebut perlu diteliti. Bisa jadi data tersebut berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank, bukan berarti banknya yang lemah. Namun, ia mengakui bahwa masyarakat cenderung heboh jika mendengar isu kebocoran data bank karena adanya uang mereka di sana.
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah kejahatan perbankan, meskipun sistem keamanan data perbankan sudah berlapis. Ia menyatakan bahwa kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya, meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi. Risiko kejahatan siber di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang belum memiliki literasi digital dan keuangan yang memadai.
Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, masyarakat diminta untuk tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank. Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Jika ada pihak yang meminta data sensitif melalui telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada. Yang terpenting saat ini adalah membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Masyarakat disarankan untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital. Di era sekarang, masyarakat perlu lebih berhati-hati, tidak mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Jika perlu, transaksi dan komunikasi sebaiknya dilakukan langsung melalui aplikasi resmi atau mendatangi kantor cabang.
